Seandainya TV One dan Metro TV Milik RI1 dan RI2

Partai Golongan Karya menargetkan akan merekrut kader baru sebanyak 30 juta orang di Indonesia guna mencapai visi memenangkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014 mendatang. Selengkapnya..
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan partainya menargetkan memenangi pemilihan umum 2014 mendatang. Memenangkan pemilu artinya memperoleh suara tertinggi pertama, kedua, atau ketiga. Ia optimistis target ini bisa dicapai jika melihat respons masyarakat yang diklaim luar biasa. Selengkapnya…
Kedua berita di atas adalah berita yang baru saja dirilis oleh media-media nasional. Partai tertua dan partai termuda (jika lulus verifikasi) sama-sama optimis dapat mendulang suara di 2014. Saya sangat yakin kedua partai ini akan menyodorkan ketua umumnya sebagai calon presiden di pilpres nanti. Ini sangat menarik karena kedua tokoh ini, Aburizal Bakrie dan Surya Paloh adalah pemilik dua televisi nasional yang memfokuskan pada berita, terutama berita politik.
Sumber : KOMPASNIA.COM
TV One dan Metro TV bersaing untuk menjadi yang paling dulu dengan berita-berita politik terbaru. Ada persamaanya : mereka berusaha mengkritik pemerintah habis-habisan. Kita masih ingat bagaimana Dipo Alam pernah mengancam untuk memboikot kedua stasiun TV ini karena pemberitaan-pemberitaan yang  dianggapnya tidak berimbang. Tapi ada perbedaannya, TV One tidak akan pernah mengulas korban lumpur lapindo, sementara Metro TV menyiarkannya secara blak-blakan. Metro  lebih jelas kampanye sang empunya dibanding TV One. Mungkin karena Nasdem baru berdiri jadi lebih dibutuhkan “kerja keras”.
Saya pernah menulis di forum-forum sebelumnya bahwa kelemahan pemerintahan SBY adalah karena tidak memiliki media, terutama televisi yang berfungsi untuk mengkomunikasikan program-program pemerintah kepada rakyat. Jadi semua berita-berita yang dikonsumsi publik adalah kejelekan dan kelemahan pemerintah dan presiden. Seolah tidak ada prestasi pemerintah ini. Semangat pers sebagai pengontrol penguasa sepertinya berubah menjadi pers yang “menjatuhkan” pemerintah. Ada saja kekurangan dan kejelekan pemerintah yang diekspos setiap hari (cobalah tonton editorial MI di Metro TV). Ada semacam sinisme yang kuat di kedua media TV ini, terutama Metro TV.
Saya memimpikan media yang lebih fair dan sportif dalam menyampaikan sebuah berita. Untuk itulah saya berandai-andai suatu media yang bebas dari sinisme dan apriori. Seandainya Partai Golkar dan Partai Nasdem berkoalisi di 2014 dengan mengusung Ical sebagai capres dan Paloh sebagai cawapres. Mungkin ada yang menganggap itu tidak mungkin, tapi dalam politik segalanya mungkin. Yusuf Kalla pernah kecewa pada Wiranto karena Wiranto keluar dari Partai Golkar tanpa meminta ijin dan mendirikan Partai Hanura. Namun ketika JK mendeklarasikan diri sebagai capres di pilpres 2009 yang lalu dia menggandeng Wiranto sebagai cawapres.
Saya jamin nanti berita-berita kedua TV itu adalah puja-puji pada owners mereka. Siapa yang berani mengkritik presiden dan wakil presiden coba? Mau dipecat? Oh ya saya juga ingin mengusulkan agar para pengamat yang “vocal” dimasukan dalam kabinet Ical-Paloh. Nama-nama seperti Bambang Susatyo, Rizal Ramli, Ikrar Nusabakti, Permadi, Hendri Saparini, Akbar Faisal, Fuad Bawazier, Fajrul Rahman dan satu lagi, Pong Harjatmo. Pokoknya tokoh-tokoh yang vokal sekarang kasih kesempatan untuk bekerja.
Pasti ada yang mau komentar : pasti orang-orang demokrat nanti yang jadi pengamat vocal yang suka mengkritik. Biarkan saja, mereka tidak punya televisi, jadi koar-koarnya tidak akan bergaung seperti penggali sumur yang berteriak di dasar sumur.

Ketua BK: Penilaian Wiranto Terhadap Kepemimpinan SBY Tidak Berdasar

Penilaian Wiranto terhadap model kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat tidak berdasar dan tidak ada landasan teorinya.
“Tidak ada istilah artifisial dalam model-model kepemimpinan dalam teori leadership. Jadi saya menganggap pernyataan Pak Wiranto lebih ke hal berbau politik. Atau peniliannya jauh dari obyektifitas apalagi untuk kritik membangun,” terang Ketua Benteng Kedaultan (BK), Farhan Efendi, kepada wartawan di Senayan Jakarta, Minggu (24/7).
Ditambahnya, jika Wiranto mau menyimak pola kepemmpinan yang dikembangkan SBY adalah lebih mengedepankan sikap-sikap persuasif dan berdasar pada attidute sebagai seorang pengayom. “Tengok saja di tengah himpitan dan cercaan yang sifatnya menjurus ke hal pribadi, SBY masih memberi toleransi yang lapang.
“Pak SBY sadar benar harga sebuah proses demokrasi yang harus beliau kawal. Itu tercermin meski dihujat dengan cercaan yang mengarah ke masalah pribadi, sifat kenegarawanan beliau terlihat untuk tidak langsung memberangus mereka yang menyerang. Justru beliau menghargai karena menjadi sebuah bagian dari proses demokrasi,” terang Farhan.
Menurut Farhan, harusnya Wiranto juga lebih arif melihat jika para legislator sudah bersikap tidak fair terhadap proses pemerintahan ini. Satu sisi menyepakati model pemerintahan presidensil, namun sisi lain tidak mau terjadi penyederhanaan partai. Fakta ini menjadi batu ganjalan bagi proses berjalannya program pemerintah.
“Model semacam ini dalam teori dan praktek pemerintahan tidak pernah kita temukan referensinya, kecuali di Indonesia ini. Dan saya menilai dengan teori yang berlaku hanya di Indonesia itu, kecenderungan mendahulukan kepentingan golongan atau kelompok ketimbang persoalan berbangsa ini. Ini terlihat dari suburnya partai-partai yang ada di negeri ini,” pungkas Farhan.
Sumber : POS KOTA ONLINE

Riedl Harus Dihormati Secara Layak

Jakarta - Penyerang Arema Malang TA Mushafry mengatakan bahwa pelatih tim nasional Alfred Riedl sebaiknya dihormati secara layak karena dia telah berhasil membawa perubahan dan kemajuan prestasi sejak menangani tim Indonesia.
"Dia sepantasnya dihormati karena dia sudah berhasil membawa perubahan dan kemajuan bagi timnas (tim nasional)Indonesia. Banyak hal yang telah dilakukan Riedl bagi timnas," ujar Mushafry ketika dimintai komentarnya, Sabtu (16/7).
PSSI, pada pertengahan pekan lalu, telah memberhentikan Riedl selaku pelatih kepala timnas Indonesia. Namun pemberhentian itu mengundang reaksi dari berbagai kalangan, termasuk Riedl sendiri yang merasa keberatan karena pemutusan kontrak tanpa alasan yang pasti.
PSSI sendiri kini telah menunjuk pelatih baru, yakni Wilhelmus Wim Rijsbergen asal Belanda, meski sejauh ini belum menandatangani kontraknya dengan PSSI.
Namun demikian Mushafry tak ingin mengomentari masalah pemberhentian Riedl dan menurutnya hal itu memang merupakan kewenangan pengurus PSSI yang baru.
Menurut Mushafry, meskipun tak merasakan pengalaman bagaimana dilatih oleh Riedl, namun dirinya sangat terkesan dengan kinerja dan hasil pencapaian yang diperlihatkan pelatih asal Austria itu yang telah bekerja keras sejak awal hingga mengantarkan tim Merah Putih hingga ke final Piala AFF 2010. "Dia seorang pelatih yang mampu memadukan perbedaan kualitas pemain, bahkan memadukan pemain senior dan junior ke dalam suatu permainan tim. Ini sangat mengesankan bagi saya," ujarnya.
Kepada pelatih baru pun, Mushafry berharap ada suasana kondusif yang bisa tercipta sehingga Timnas bisa kembali berprestasi bahkan melebihi apa yang telah dicapai oleh Riedl. "Tapi kalau bicara soal Pra Piala Dunia, saya kira sulit karena waktu persiapannya sudah sangat mepet. Mungkin yang akan menjadi perhatian adalah ketika timnas bertanding di SEA Games nanti," ujarnya.
Sumber  : GATRA.COM

Pedrosa Menangi GP Jerman

Berlin - Pembalap Honda asal Spanyol Dani Pedrosa memenangi Grand Prix Jerman, Minggu (17/7), sepulihnya dari cedera, sedangkan rekan senegaranya yang juga juara dunia MotoGP Jorge Lorenzo berada di tempat kedua dengan Yamaha.
Sementara, pembalap Australia Casey Stoner yang memulai start dari posisi pole, berada di tempat ketiga, sehingga posisi pimpinan klasemen kejuaraan keseluruhan, Stoner terpangkas 15 poin dengan sisa sembilan balapan lagi.
Kemenangan Pedrosa itu merupakan finish podium pertamanya sejak menang di Portugal pada Mei 2011, sebelum mengalami patah tulang saat bertabrakan dengan pembalap Italia Marco Simoncelli di Grand Prix Prancis pada bulan yang sama.
Pedrosa terpaksa tidak bisa tampil dalam tiga balapan karena harus menjalani operasi dan hanya sekali kembali berlaga pada bulan ini di putaran Italia. "Ini balapan yang tak bisa dipercaya karena saya sudah lama tidak berlomba," kata Pedrosa.
Pembalap Spanyol itu memimpin sejak start dan saling kejar-kejaran dalam tiga putaran dengan Stoner dan Lorenzo, namun akhirnya dia mampu kembali memimpin selama sembilan lap terakhir. "Akhirnya saya meraih hasil sempurna, saya tidak perkirakan itu semua," katanya sambil mengatakan bahwa ini berkat dukungan penonton, keluarga, dan dokternya.
"Mereka tahu bagaimana beratnya ini bagi saya saat ini, bisa kembali dan memenangi balapan suatu yang tidak bisa dipercaya," tambahnya
Sumber : ANTARA

Kasus Surat Palsu, MK Endus Motif Ekonomi

"Tidak disampaikan ke Panja, tapi polisi sudah tahu semua," ujar ketua MK, Mahfud MD.

Tim investigasi Mahkamah Konstitusi menemukan ada motif ekonomi pada kasus pemalsuan surat MK. Namun, untuk membuktikannya masih memerlukan pengakuan.

"Kami menduga ada motif ekonomi, tapi nggak mungkin ngaku ke kami. Kami hanya menggali pengakuannya, biar polisi yang menggali apakah ada motif ekonomi dalam kasus itu karena ada pemberian uang ke panitera MK tapi itu sudah dikembalikan," ungkap Ketua MK, Mahfud di Jakarta, Senin, 18 Juli 2011.

Menurut Mahfud, pembuktian motif ekonomi dalam kasus pemalsuan surat tersebut masih perlu dibuktikan lebih jauh. MK saat ini masih menunggu hasil kerja kepolisian untuk mengungkap kasus yang menyeret nama mantan hakim Arsyad Sanusi ini secara transparan.

"Administrasi hukumnya ditemukan dan ada tindak pidana dalam kasus ini, motif ekonominya biar menjadi tugas polisi. Nggak disampaikan ke Panja karena nggak mau telanjangi orang, tapi polisi sudah tahu semua," ujar Mahfud.

Penyelidikan dugaan surat palsu tersebut terkait keputusan penetapan kursi calon anggota DPR RI dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I.

Polisi telah menetapkan satu tersangka dugaan pemalsuan dokumen negara itu, yakni bekas juru panggil MK, Mansyuri Hasan.

Selain itu, penyidik juga telah memeriksa Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bambang Eka Cahya Widodo, mantan Hakim MK Arsyad Sanusi dan putrinya, Nesyawati, serta beberapa saksi lain dari KPU dan MK. 

Sumber  : VIVANEWS.COM