Seandainya TV One dan Metro TV Milik RI1 dan RI2

Partai Golongan Karya menargetkan akan merekrut kader baru sebanyak 30 juta orang di Indonesia guna mencapai visi memenangkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014 mendatang. Selengkapnya..
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan partainya menargetkan memenangi pemilihan umum 2014 mendatang. Memenangkan pemilu artinya memperoleh suara tertinggi pertama, kedua, atau ketiga. Ia optimistis target ini bisa dicapai jika melihat respons masyarakat yang diklaim luar biasa. Selengkapnya…
Kedua berita di atas adalah berita yang baru saja dirilis oleh media-media nasional. Partai tertua dan partai termuda (jika lulus verifikasi) sama-sama optimis dapat mendulang suara di 2014. Saya sangat yakin kedua partai ini akan menyodorkan ketua umumnya sebagai calon presiden di pilpres nanti. Ini sangat menarik karena kedua tokoh ini, Aburizal Bakrie dan Surya Paloh adalah pemilik dua televisi nasional yang memfokuskan pada berita, terutama berita politik.
Sumber : KOMPASNIA.COM
TV One dan Metro TV bersaing untuk menjadi yang paling dulu dengan berita-berita politik terbaru. Ada persamaanya : mereka berusaha mengkritik pemerintah habis-habisan. Kita masih ingat bagaimana Dipo Alam pernah mengancam untuk memboikot kedua stasiun TV ini karena pemberitaan-pemberitaan yang  dianggapnya tidak berimbang. Tapi ada perbedaannya, TV One tidak akan pernah mengulas korban lumpur lapindo, sementara Metro TV menyiarkannya secara blak-blakan. Metro  lebih jelas kampanye sang empunya dibanding TV One. Mungkin karena Nasdem baru berdiri jadi lebih dibutuhkan “kerja keras”.
Saya pernah menulis di forum-forum sebelumnya bahwa kelemahan pemerintahan SBY adalah karena tidak memiliki media, terutama televisi yang berfungsi untuk mengkomunikasikan program-program pemerintah kepada rakyat. Jadi semua berita-berita yang dikonsumsi publik adalah kejelekan dan kelemahan pemerintah dan presiden. Seolah tidak ada prestasi pemerintah ini. Semangat pers sebagai pengontrol penguasa sepertinya berubah menjadi pers yang “menjatuhkan” pemerintah. Ada saja kekurangan dan kejelekan pemerintah yang diekspos setiap hari (cobalah tonton editorial MI di Metro TV). Ada semacam sinisme yang kuat di kedua media TV ini, terutama Metro TV.
Saya memimpikan media yang lebih fair dan sportif dalam menyampaikan sebuah berita. Untuk itulah saya berandai-andai suatu media yang bebas dari sinisme dan apriori. Seandainya Partai Golkar dan Partai Nasdem berkoalisi di 2014 dengan mengusung Ical sebagai capres dan Paloh sebagai cawapres. Mungkin ada yang menganggap itu tidak mungkin, tapi dalam politik segalanya mungkin. Yusuf Kalla pernah kecewa pada Wiranto karena Wiranto keluar dari Partai Golkar tanpa meminta ijin dan mendirikan Partai Hanura. Namun ketika JK mendeklarasikan diri sebagai capres di pilpres 2009 yang lalu dia menggandeng Wiranto sebagai cawapres.
Saya jamin nanti berita-berita kedua TV itu adalah puja-puji pada owners mereka. Siapa yang berani mengkritik presiden dan wakil presiden coba? Mau dipecat? Oh ya saya juga ingin mengusulkan agar para pengamat yang “vocal” dimasukan dalam kabinet Ical-Paloh. Nama-nama seperti Bambang Susatyo, Rizal Ramli, Ikrar Nusabakti, Permadi, Hendri Saparini, Akbar Faisal, Fuad Bawazier, Fajrul Rahman dan satu lagi, Pong Harjatmo. Pokoknya tokoh-tokoh yang vokal sekarang kasih kesempatan untuk bekerja.
Pasti ada yang mau komentar : pasti orang-orang demokrat nanti yang jadi pengamat vocal yang suka mengkritik. Biarkan saja, mereka tidak punya televisi, jadi koar-koarnya tidak akan bergaung seperti penggali sumur yang berteriak di dasar sumur.

Ketua BK: Penilaian Wiranto Terhadap Kepemimpinan SBY Tidak Berdasar

Penilaian Wiranto terhadap model kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat tidak berdasar dan tidak ada landasan teorinya.
“Tidak ada istilah artifisial dalam model-model kepemimpinan dalam teori leadership. Jadi saya menganggap pernyataan Pak Wiranto lebih ke hal berbau politik. Atau peniliannya jauh dari obyektifitas apalagi untuk kritik membangun,” terang Ketua Benteng Kedaultan (BK), Farhan Efendi, kepada wartawan di Senayan Jakarta, Minggu (24/7).
Ditambahnya, jika Wiranto mau menyimak pola kepemmpinan yang dikembangkan SBY adalah lebih mengedepankan sikap-sikap persuasif dan berdasar pada attidute sebagai seorang pengayom. “Tengok saja di tengah himpitan dan cercaan yang sifatnya menjurus ke hal pribadi, SBY masih memberi toleransi yang lapang.
“Pak SBY sadar benar harga sebuah proses demokrasi yang harus beliau kawal. Itu tercermin meski dihujat dengan cercaan yang mengarah ke masalah pribadi, sifat kenegarawanan beliau terlihat untuk tidak langsung memberangus mereka yang menyerang. Justru beliau menghargai karena menjadi sebuah bagian dari proses demokrasi,” terang Farhan.
Menurut Farhan, harusnya Wiranto juga lebih arif melihat jika para legislator sudah bersikap tidak fair terhadap proses pemerintahan ini. Satu sisi menyepakati model pemerintahan presidensil, namun sisi lain tidak mau terjadi penyederhanaan partai. Fakta ini menjadi batu ganjalan bagi proses berjalannya program pemerintah.
“Model semacam ini dalam teori dan praktek pemerintahan tidak pernah kita temukan referensinya, kecuali di Indonesia ini. Dan saya menilai dengan teori yang berlaku hanya di Indonesia itu, kecenderungan mendahulukan kepentingan golongan atau kelompok ketimbang persoalan berbangsa ini. Ini terlihat dari suburnya partai-partai yang ada di negeri ini,” pungkas Farhan.
Sumber : POS KOTA ONLINE