4 Partai Pendukung Pindah ke Foke, Jokowi: Mungkin di Sana Uangnya Banyak

Jakarta Empat partai yang sempat menyatakan dukungan pada pasangan cagub-cawagub Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama berbalik arah. Kini, mereka mendukung pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Apa reaksi Jokowi?

"Ya biasa, nggak usah kita risaukanlah, biasa dalam situasi seperti ini. Mungkin melihat ada yang liat track record-nya lebih bagus, tapi ada juga ada yang mungkin lihat di sana uangnya lebih banyak di sini nggak ada uangnya, ada seperti itu," kata Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi di sela-sela acara kampanye di Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/6/2012).

"Biasa lah kalau dalam politik. Ada yang benar ada yang tidak benar," sambungnya.

Menurut Wali Kota Solo nonaktif ini, permasalahan dukungan partai politik bukan fokus utama saat ini. Konsentrasinya kini lebih dipusatkan pada kepentingan masyarakat.

"Kalau hanya klaim-klaim seperti itu dalam situasi seperti ini biasa," terangnya.

Apakah ini akan mempengaruhi suara? Jokowi merasa itu tak ada. Klaim tersebut hanya di tataran elite saja, tidak sampai pada level masyarakat.

"Bisa ada orang ke saya karena sosoknya yang kurus, ada yang lari ke sana karena uangnya banyak," ungkap Jokowi.

Sebelumnya, Cawagub Nachrowi Ramli memastikan ada empat parpol nonkursi di DPRD DKI Jakarta yang pindah dukungan. Empat partai tersebut adalah Partai Keadilan Persatuan (PKP), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Barisan Nasional (Barnas), dan Pakar Pangan. Keempatnya adalah partai nonkursi di DPRD DKI Jakarta. Mereka akan mendeklarasikan diri di Media Center Foke-Nara di Jl Dipenogoro no 61, Jakarta Pusat.

Sumber  DETIKNEWS

Ertiga Membludak, Suzuki Tambah Produksi Jadi 8.000 Unit/Bulan

Jakarta - Membludaknya permintaan Suzuki Ertiga membuat Suzuki kewalahan. Dari permintaan konsumen yang mencapai 12.000 unit, Suzuki baru bisa mengirimkannya sebanyak 5.000 unit per bulannya. Tentu masih kurang.

Untuk mengatasi hal itu, Suzuki menambahkan produksi pabrik hingga 8.000 unit per bulan di awal tahun 2013.

Hal tersebut disampaikan 4W Marketing and Dealer Network Development PT Suzuki Indomobil Sales Endro Nugroho saat ditemui detikOto.

"Sampai saat ini produksi kami mencapai 4.500 sampai 5.000 unit perbulan, tapi itu belum cukup memenuhi kebutuhan akan Ertiga. Oleh sebab itu secara bertahap kami akan menaikan produksi hingga mencapai 8.000 unit per bulan di awal tahun depan," ujarnya.

"Inilah risiko barang bagus. Tapi kalau saya pikir untuk masyarakat yang benar-benar-benar menginginkannya bisa bersabarlah. Karena jaraknya menurut saya tidak terlalu jauh maksimal 2 bulan saja," timpal Endro lagi.

Rasa bingung dan tidak nyaman karena belum memenuhi kebutuhan Ertiga, juga hinggap di benak Marketing Managing Director Suzuki Seiji Itayama.

"Iya saya selalu mendapat telepon dari diler memaksa untuk menyediakan Ertiga, tapi semuanya sudah maksimal kami berikan. Saya sampai bingung sendiri," ucap Seiji.

  Sumber  detikOto

Industri Ngotot Tolak Kenaikan Harga Gas PGN 55%

Jakarta - Pemerintah saat ini tengah membahas mengenai kenaikan harga gas sektor industri dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebesar 55%. Sepantasnya, kenaikan harga gas hanya sebesar 10-15% secara bertahap tiap tahunnya.

"Berapapun yang diputuskan Pemerintah, kami hanya mau menerima kenaikan harga gas sebesar 10-15% tiap tahun secara bertahap," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), Adhi Siswaja Lukman kepada detikFinance, Kamis (28/6/2012).

Dikatakan Adhi, kalangan industri pengguna gas berharap PGN segera menerbitkan keputusan baru yang isinya mendukung kepentingan nasional.

"Saat ini kan sedang dibahas pemerintah, jika sudah keluar keputusannya dan PGN segera mengeluarkan keputusan baru yang intinya mendukung pertumbuhan industri yang menyangkut kepentingan nasional," tegasnya.

Ketika ditanyakan bahwa ada kabar revisi harga gas yang akan ditetapkan pemerintah hanya berkisar turun 5-10% atau naik sebesar 45-50%.

"Tentu kami keberatan, keinginan kami hanya 10-15% secara bertahap tiap tahun. Kalau ternyata naiknya masih 45-50% bahkan tetap naik 55% seperti keinginan PGN, kami kalangan industri sangat keberatan," tegasnya.

Apalagi seperti diketahui, tiap tahun laba PGN terus meningkat, laba bersih PGN 2011 mencapai Rp 5,9 triliun dengan Ebitda (Deprection and Amortization/pendapatan sebelum dihitung bunga, pajak dan lain-lain) sebesar Rp 9,4 triliun dengan persentase Ebitda terhadap pendapatan sebesar 48,48%.

"Mereka sudah banyak untungnya, sekarang kami hanya berharap PGN mengeluarkan keputusan kenaikan yang wajar, yang berpihak pada industri dengan berperan dalam pengembangan industri dalam negeri," tandasnya.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Industri Aromatik, Olefin & Plastik Indonesia (INAPlas), Fajar A D Budiyono juga meminta kepada PGN jangan mengambil keuntungan (marjin) terlalu berlebihan sehingga membuat harga gas naik sampai 55 persen.

"Kita tidak ingin PGN rugi tetapi marjinnya juga yang wajar jadi sama-samalah jangan kemudian industri yang dikorbankan," katanya.

Fajar mengatakan, jika melihat laba operasi perusahaan rata-rata di atas Rp 7 triliun seharusnya PGN tidak menaikan harga sampai US$ 10,2 dolar per MMBTU di tahun 2012.

"Jangan sampai marjin (laba) dipertahankan sebesar itu namun kita dari industri yang dipaksa menanggung beban. Saya kira kalau target laba tidak sebesar itu maka kenaikan harga gas akan wajar tidak lantas mencapai 55 persen yang dipaksakan pada Juni 2012," ungkapnya.

Fajar mengatakan, pernyataan PGN yang menyebutkan kenaikan harga untuk menjamin ketersediaan gas sesuai kuota juga tidak masuk akal, karena itu tergantung kemampuan PGN dalam mencari pasokan gas dari hulu.

"Kita semua tahu berapa PGN beli dari Conoco Philips dan Pertamina, serta berapa volume yang sanggup disediakan. Persoalannya antara harga beli dan harga yang dibebankan kepada industri terlalu jauh," ujar Fajar.

Sumber detikfinance.com

Hidayat : Ini Bukan Politik Uang, Ini Kepedulian

KOMPAS/LASTI KURNIA

Calon gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid menyapa massa pendukungnya pada kegiatan kampanye di di GOR Lokasari, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, Senin (25/6/2012). Calon Gubernur Hidayat Nur Wahid tidak didampingi pasangannya Didik J Rachbini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu Hidayat Nur Wahid membantah bahwa dirinya melakukan politik uang dengan membagikan bingkisan pada warga yang hadir pada sosialisasi yang dilakukannya.
"Jelas politik bukan hanya kepentingan politik murni, tetapi juga untuk kepentingan menghadirkan kepedulian terhadap rakyat," kata Hidayat, saat dijumpai di Tanah Tinggi, Jakarta, Selasa (26/6/2012).
Ia menjelaskan bahwa kehadirannya pada acara bakti sosial ini adalah untuk menunjukkan kepeduliannya pada warga Jakarta yang memang membutuhkan. Karena semestinya, pemerintah itu hadir untuk menyejahterakan warga bukan menyengsarakannya.
"Nantinya, kami akan hadirkan Jakarta yang smart, cerdas, transparan anggaran. Jadi harus dijelaskan pada warga tentang penggunaan anggaran ini. Itu harus kita buka supaya warga mendapat keuntungan dari belanja daerah. Misal, gubernur gajinya bulanan masa RT/RW tiga bulan sekali, itu sama sekali tidak adil. Harusnya dibuat bulanan juga," katanya.
Selain itu, dia menilai bahwa pemerintah yang saat ini memiliki anggaran besar tidak menjalankan pembangunan secara efektif. Selanjutnya, pemerintah harus turun langsung dan tidak membiarkan rakyatnya kerja sendiri.
"Ketidakadilan ini harus dikoreksi. Politik harusnya bisa menghadirkan kesejahteraan kebaikan bagi warga Jakarta," kata Hidayat.
Sumber : KOMPAS.COM

'Gus Dur' Geser Jalan Merdeka

INILAH.COM, Jombang - Pemkab Jombang tahun ini akan mengganti nama Jalan Merdeka menjadi Jalan KH Abdurrahman Wahid.

Hal ini menyusul disetujuinya usulan eksekutif ke DPRD setempat. Penggantian nama itu sekaligus sebagai kado peringatan 1000 hari atau 3 tahun meninggalnya mantan Presiden RI tersebut.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Jombang, Agus Usman Panuwun membenarkan rencana itu. Bahkan ia sudah mengajukan anggaran sebesar Rp90 juta lewat PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) untuk peresmian jalan sepanjang 1,5 kilometer itu.

"Alhamdulillah, usulan yang kita ajukan ke DPRD Jombang mendapat persetujuan. Peresmian itu akan kita lakukan setelah lebaran. Ini sekaligus sebagai peringatan 1000 hari Gus Dur," kata Agus menjelaskan, Jumat (22/6/2012).

Ketua komisi D DPRD Jombang, Hanafi mengatakan, pihaknya menyetujui rencana yang diusulan oleh pihak eksekutif. Ia juga mengatakan bahwa penggantian nama jalan tersebut menelan anggaran sebesar Rp90 juta.

"Memang benar. Eksekutif sudah mengusulkan perubahan nama Jalan Merdeka menjadi Jalan KH Abdurrahman Wahid. Kita sudah menyetujui," kata politisi asal Partai Demokrat ini.

Seperti diketahui, sejak meninggalnya Gus Dur pada 2009 lalu, pemerintah kabupaten Jombang telah merencanakan nama cucu pendiri NU, KH Hasyim Asyari menjadi nama salah satu jalan di Jombang. Rencana perubahan itu disampaikan Bupati Suyanto.

Dengan begitu, Jalan Gus Dur sepanjang 1,5 meter itu akan menyambung dengan Jalan KH Wahid Hasyim ayah kandungnya yang terlebih dulu menjadi nama jalan di pusat kota Jombang hingga stasiun kereta api. [beritajatim/lal]